Skip to main content

Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda

Jelaskan kondisi ekonomi di Indonesia setelah terjadinya proses pengakuan kedaulatan oleh Belanda?

Sesudah pengakuan kedaulatan, Pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuanketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah, nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II.


Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, Pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah perang Korea.

Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai Negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka deficit semakin meningkat. Disamping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemeritah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

  1. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB.
  2. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Negara pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang Rencana Program Pembanguan Lima Tahun (RPLT) yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Namun karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah, dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960.

Sumber


BSE Kemendikbud Sejarah Indonesia Kelas XII SMA.

Sumber gambar :  slideshare.net

Comments

Popular posts from this blog

Sejarah Kerajaan Gowa, Kerajaan Gowa-Tallo, Hingga Kesultanan Makassar

Sebelum Islam datang, Kerajaan Gowa telah berdiri dengan Tomanurung sebagai raja pertama. Namun, tak banyak catatan sejarah yang menyebutkan perjalanan kerajaan tersebut.

Kapan tepatnya berdiri kerajaan pun tak ada data sejarah yang mengabarkan. Menurut Prof Ahmad M Sewang dalam Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII, Kerajaan Gowa diperkirakan berdiri pada abad ke-14.

Sebelum kerajaan tersebut berdiri, kawasannya sudah dikenal dengan nama Makassar dan masyarakatnya disebut dengan suku Makassar. Wilayah ini pun pernah menjadi bagian kekuasaan Majapahit.

Gowa dan Tallo pra-Islam merupakan kerajaan kembar milik dua bersaudara. Berawal di pertengahan abad ke-16, pada masa pemerintahan Gowa IV Tonatangka Lopi, ia membagi wilayah Kerajaan menjadi dua bagian untuk dua putranya, Batara Gowa dan Karaeng Loe ri Sero. Hal ini dikarenakan kedua putranya sama-sama ingin berkuasa.

Batara Gowa melanjutkan kekuasaan sang ayah yang meninggal dunia dengan memimpin Kerajaan Gowa sebagai R…

4 Partai Pemenang Pemilu Pertama Indonesia 1955

Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 memunculkan 4 partai besar pemenang. Empat partai tersebut adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).


Adapun perolehan kursi hasil pemilihan umum pertama 1955 adalah sebagai berikut.

PEMILU UNTUK ANGGOTA DPR (29 SEPTEMBER 1955)

Partai Nasionalis Indonesia (PNI) : 57 kursi
Partai Masyumi : 57 kursi
Partai Nahdatul Ulama : 45 kursi
Partai Komunis Indonesia (PKI) : 39 kursi

PEMILU UNTUK KONSTITUANTE (15 DESEMBER 1955)

Partai Nasionalis Indonesia (PNI) : 119 kursi
Partai Masyumi : 112 kursi
Partai Nahdatul Ulama : 91 kursi
Partai Komunis Indonesia (PKI) : 80 kursi

Sumber
BSE Kemendikbud Sejarah Indonesia Kelas XII SMA.

Sumber gambar : saga-sigi.blogspot.com

Program Ekonomi Gerakan Asaat

Apa yang dimaksud dengan Gerakan Asaat?

Gerakan Asaat adalah sebuah program ekonomi pemerintah Indonesia tahun 1950an yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pad aumumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya.


Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.

Sumber
BSE Kemendikbud Sejarah Indonesia Kelas XII SMA.

Sumber gambar : www.kaskus.co.id